Pagu Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Pebendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

• DIPA Sebagai Dasar Perikatan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran
• DIPA Sebagai Dasar Pengujian Tagihan kepada Negara

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Unaaha mengelola dua sumber APBN/DIPA yaitu :

• DIPA Program 05.04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, untuk membiaya kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara / tugas pokok dan fungsi pengadilan dengan total anggaran sebesar Rp. 240.150.000 (dua ratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya berupa Belanja Barang;
• DIPA Program 05.01 Badan Urusan Administrasi MARI, untuk membiayai operasional dan non operasional perkantoran, dan pendukung pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan total anggaran sebesar Rp. 3.211.725.000 (tiga milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan komposisi sebagaimana ringkasan DIPA

: (005)

MAHKAMAH AGUNG

: (01)

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

: (20)

SULAWESI TENGGARA

: (604772)

PENGADILAN  AGAMA UNAAHA

: (KD)

 KANTOR DAERAH